Proses terbentuknya suatu Negara dan Bentuk-bentuk pemerintahan

1. Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.

2.Proses terbentuknya suatu negara           

    A. Secara Teori

   Teori terbentuknya negara :

·                  Teori hukum alam : pemikiran pada masa plato dan aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya negara.

·                  Teori ketuhanan : segala sesuatu adalah ciptaan tuhan

·                  Teori perjanjian : manusia menghadapi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya, manusiapun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.

    B.Secara Faktual

Di zaman modern proses tersebut berupa pendudukan atas negara wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya, proklamasi, penarikan, penyerahan, penguasaan, pemisahan, peleburan, dan pembentukan baru

·                  Pendudukan ( Occopative )

Terjadi ketka suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku / kelompok tertentu. Contoh: Liberia yang diduduki oleh kaum Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.

·                  Proklamasi ( Proclamation )

Suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya: Indonesia pada 17 Agustus 1945 mampu merdeka lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda.

·                  Penarikan (Accesie )

Mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut ( delta ). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang hingga akhirnya membentuk negara. Contoh: Negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nil.

·                  Penyerahan (Cessie )

          Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Contoh: Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria pada Prussia ( Jerman ).

·                 Penguasaan ( Anexatie )

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.

·                  Pemisahan ( Separatise )

Suatu wilayah yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan merdeka

·                 Peleburan ( Fusi )

Terjadi ketika negara - negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk melebur menjadi satu negara baru. Contoh: terbentuknya federasi kerajaan Jerman tahun    1871.

·                  Pembentukan baru

Wilayah negara yang berdiri di wilayah negara yang sudah pecah. Contoh: Uni Soviet pecah kemudian muncul negara - negara baru.

  C. Secara Primer

      Terjadinya Negara secara primer, yaitu asal usul mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing masing

      Negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan Negara yang telah ada sebelumnya.

 Tahapan terjadinya Negara:

·                  Genoot Schaft (Suku)

             Terdapat istilah Primus Interpares yang artinya Yang utama di antara sesama.

·                  Rijk/Reich (Kerajaan)

Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah.

·                  State/nasional

             Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat.

·                  Diktatur Natie

     D. Secara Sekunder

          Asal mula terjadinya Negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan.

          Terjadinya Negara/lahirnya Negara ada hubungan dengan Negara yang telah ada sebelumnya.

          Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya Negara secara sekunder, yaitu:

·                  Proklamasi

·                  Pernyataan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

·                  Fusi

·                  Peleburan 2 negara atau lebih dan membentuk 1 negara.

·                  Aneksasi

·                  Pencaplokan. Suatu daerah dikuasai Negara lain tanpa perlawanan.

·                  Cessie

·                  Penyerahan. Sebuah daerah diserahkan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian.

·                  Acessie

·                  Penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok.

·                  Okupasi

·                  Pendudukan. Suatu wilayah yang kosong kemudian diduduki sekelompok bangsa sehingga berdiri Negara.

·                  Inovasi

·                  Suatu Negara pecah, kemudian lenyap dan memunculkan Negara baru di atasnya.

·                  Separasi

3. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

    A. Menurut Ajaran Klasik

         Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 3 ( Tiga ) golongan yaitu : Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang  kekuasaan pemerintahan Negara. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios

a. Plato membagi bentuk pemerintahan menjadi :

·                  Aristokrasi : Pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan

·                  Timokrasi : Pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang menginginkan kemashuran dan kehormatan

·                  Oligarkhi : Pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan

·                  Demokrasi : Pemerintahan yang dipegang oleh rakyat

·                  Tyrani : Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang jauh dari rasa keadilan.

Menurut Plato bentuk pemerintahan tersebut diatas dapat berubah secara siklus, dari Aristokrasi-Timokrasi-Oligarkhi-Demokrasi-Tyrani dan berputar kembali kebentuk asal

b.  Aristoteles

   Berdasarkan kriteria kuantitas ( jumlah orang yang memegang kekuasaan ) dan kualitas ( ditujukan untuk siapakah pelaksanaan pemerintahan itu ), Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi :

·                 Monarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang ( Raja/Kaisar ) yang ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk monarkhi dapat merosot menjadi Tyrani.

·                 Tyrani : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang  ( Raja/Kaisar ) yang kekuasaanya ditujukan untuk kepentingan sendiri.

·                 Aristokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik ( Misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan ), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umun. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan plutokrani atau plutokrasi.

·                  Oligarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.

·                  Plutokrani : Adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.

·                  Polity : Adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.

·                  Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi Negara dipegang oleh rakyat.

Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk polity. Sehingga menurutnya bentuk Monarkhi, Aristokrasi dan Polity merupakan bentuk pemerintahan yang ideal ( terbaik ). Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, dimana Plato berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk ideal ( terbaik ) yang dapat merosot menjadi mobokrasi ( Okhlokrasi ). 

c. Polybios :

    Dalam teorinya ( disebut Cyclus Polybios ), ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus yaitu bentuk Monarkhi – Aristokrasi – Demokrasi akan selalu berganti-ganti dan berputar ke bentuk asal.

   B. Teori Modern

       Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “ II Principe “, ia menyatakan bahwa Monarkhi merupakan pemerintahan Negara yang dipegang oleh seorang, yang dalam menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan semua orang, sedangkan Republik berasal dari kata “Res-Publika” yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Akan tetapi Machiavelli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua bentuk tersebut. Ada beberapa kriteria atau ukuran untuk membedakan antara Monarkhi dan Republik yang dikemukakan oleh para ahli :

  a.George Jellinek.

             Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara pembentukan kehendak                Negara :

·                  Jika kehendak Negara terjelma sebbagai kehendak seseorang ( Secara Psychologis ), maka terdapat bentuk pemerintahan Monarkhi.

·                  Jika kehendak Negara terjelma sebagain kehendak rakyat atau kemauan dari hasil peristiwa secara yuridis, maka terdapat bentuk Republik.

b.Leon Duguit

            Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara penunjukkan kepala                       Negara :

·                Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya ( Raja ) memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun temurun dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu.

·               Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya ( Lazim disebut Presiden ) Blogger.feni3.com/2016/proses-terbentuknya-suatu-negara.htmlmemperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu.

Pembedaan atas dasar penunjukkan kepala Negara yang dilakukan Leon Duguit itulah yang banyak diterima dan dianut oleh Negara-negara modern pada masa sekarang.

  

c. Otto Koellreutter

                 Pandangan Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit. Ia membedakan Monarkhi dan Republik atas dasar kriteria “Kesamaan” dan “Ketidak samaan”.

·                  Monarkhi : merupakan bentuk pemerintahan atas dasar ukuran ketidaksamaan yaitu bahwa setiap orang tidak dapat menjadi kepala negara .

·                 Republik : merupakan bentuk pemerintahan berdasarkan kesamaan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala Negara.

Selain kedua bentuk tersebut di atas, Otto Koellreutter menambahkan bentuk ketiga yaitu Pemerintahan Otoriter ( Autoritarien Fuhrerstaat) yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam pemerintahan otoriter kepala Negara diangkat berdasarkan pemilihan, akan tetapi didalam berkuasa makin lama makin berkuasa secara mutlak. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Italia pada masa Musolini.

   C. Macam-Macam Monarkhi :

·                   Monarkhi Absolut. Contoh : Perancis pada masa Louis XIV.

·                  Monarkhi Konstitusional. Contoh antara lain Belanda, Inggris, Denmark, Perancis tahun 1771-1792, dsb.

·                  Monarkhi Parlementer. Contoh antara lain : Inggris, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang, dsb.

  D. Macam-Macam Republik

·                  Republik Absolut ( disebut juga Ditaktur ). Krenenburg menyebut dengan istilah Autokrasi, sedangkan Otto Koellreutter menyebut dengan istilah Otoriter. Contoh : Jerman pada masa Hittler. Uganda pada masa Idi Amin. Pada masa sekarang Autokrasi modern dimanifestasikan dalam bentuk sistem satu partai ( partai tunggal ). Diktatur ada 4 macam yaitu :

(a). Diktatur legal adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang untuk masa tertentu bila Negara dalam keadaan bahaya

(b). Diktatur nyata adalah pemerintahan diktatur yang tidak bersifat legal dan Negara masih bersifat demokrasi

(c). Diktatur partai adalah pemerintahan yang didukung oleh satu partai

(d). Diktatur proletar adalah pemerintahan yang didukung oleh kaum proletar ( buruh dan petani kecil ).

·                  Republik Konstitusional. Contoh antara lain : Amerika Serikat, Indonesia berdasarkan UUD 1945.

·                  Republik Parlementer. Contoh anatara lain : Indonesia pada KRIS 1945 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel, Perancis, dsb.